Pengantar Perbankan


Pengantar Perbankan (dikutip dari Wikipedia dan Situs Resmi Bank Indonesia)

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupaka kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menghimpun dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE Menurut saya, bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan, maupun untuk investasi masa depan. Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement). 2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management. 3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery). 4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. 5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Terlepas dari funsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.4 Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

  • PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yangberada diluar Bank Negara Indonesia Unit.
  • Bank Bumi Daya (BBD)
    BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara

Tujuan jasa perbankan

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Jasa perbankan sebenarnya sangat banyak, hanya saja sedikit sekali masyarakat yang mengetahuinya. Tujuan dan manfaatnya pun sangat baik bagi para nasabah. Akan tetapi banyak yang memanfaatkannya untuk tindakan kriminal, seperti pembobolan ATM dan pemalsuan buku tabungan dan lain-lain.

Jenis-jenis bank dan fungsinya

Tiga kelompok utama Institusi keuangan – bank komersial, lembaga tabungan, dan credit unions – yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah.

Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan credit unions, yaitu, menerima deposito (kewajiban) dan membuat pinjaman ( Namun, mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban, yang jauh lebih bervariasi).

Perbandingan konsentrasi aset ukuran bank, menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan tampaknya telah mengurangi pangsa aset bank paling kecil ( aset di bawah $ 1 miliar). Bank-bank ini – dengan aset dibawah $ 1 milliar – cenderung mengkhususkan diri pada ritel atau consumer banking, seperti memberikan hipotek perumahan, kredit konsumen dan deposito lokal. Sedangkan aset bank yang relatif lebih besar (dengan aset lebih dari $ 1 miliar), terdiri dari dua kelas adalah bank regional atau super regional.

Mereka terlibat dalam grosir yang lebih kompleks tentang kegiatan komersialperbankan, meliputi kredit konsumen dan perumahan serta pinjaman komersial dan industri (D & I Lending), baik secara regional maupun nasional. Selain itu, bank – bank besar memiliki akses untuk membeli dana (fund) – seperti dana antar bank atau dana pemerintah ( federal funds)- untuk membiayai pinjaman dan kegiatan investasi mereka. Namun, beberapa bank yang sangat besar memiliki sebutan yang berbeda, yaitu Bank Sentral. Saat ini, lima organisasi perbankan membentuk kelompok Bank Sentral,yaitu: Bank New York , Deutsche Bank( melalui akuisisi bankir-bankir saling mempercayai), Citigroup, JP Morgan , dan Bank HSBC di Amerika Serikat. Namun, jumlahnya telah menurun akibat megamergers.. Penting untuk diperhatikan bahwa, aset atau pinjaman tidak selalu menjadi indikator suatu bank adalah bank sentral. Tapi, gabungan dari lokasi dengan ketergantungan pada sumber nondeposit atau pinjaman dana.

Namun seiring berjalannya waktu, beberapa decade terakhir muncul jenis bank yang menganut Prinsip Syariah.

SEKILAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA


Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu  pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III  tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan  dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jasa – jasa perbankan

Jasa – jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut :

  • Jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah
  • Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah
  • Jasa pengiriman uang ( transfer )
  • Jasa penagihan ( inkaso )
  • Kliring
  • Penjualan mata uang asing
  • Penyimpanan dokumen
  • Jasa cek wisata
  • Kartu kredit
  • Jasa – jasa yang ada di pasar modal seperti pinjaman emisi dan pedagang efek.
  • Jasa Letter of Credit ( L/C)
  • Bank garansi dan referensi bank
  • Jasa bank lainnya.

 

Ketentuan Umum Perbankan

Ketentuan dan Peraturan Perbankan ini saya kutip langsung dari Website Bank Indonesia (http://www.BI.go.id) :

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 13/ 1 /PBI/2011

TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus

pengawasan terhadap bank;

b. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko;

d. bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi;

 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengatur kembali Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN

TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Direksi:

a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

d. Bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

3. Dewan Komisaris:

a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. Bagi . . .

c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.

5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan

oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko

secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

7. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

Pasal 2

(1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara

dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah

yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat

Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank . . .

(3) Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan

pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun

secara konsolidasi.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 3

(1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas Tingkat

Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk

posisi akhir bulan Juni dan Desember.

(3) Bank wajib melakukan pengkinian self assesment Tingkat Kesehatan Bank

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib

disampaikan kepada Dewan Komisaris.

(5) Bank wajib menyampaikan hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia sebagai

berikut:

a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling

lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank

posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat

Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan

b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling

lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan

Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian

Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap

semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

(2) Bank Indonesia melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala

yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian

Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil self assesment penilaian Tingkat Kesehatan

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka yang berlaku adalah hasil

penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN

TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA INDIVIDUAL

Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual

dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktorfaktor

sebagai berikut:

a. Profil risiko (risk profile);

b. Good . . .

b. Good Corporate Governance (GCG);

c. Rentabilitas (earnings); dan

d. Permodalan (capital).

Pasal 7

(1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan

manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8

(delapan) risiko yaitu:

a. risiko kredit;

b. risiko pasar;

c. risiko likuiditas;

d. risiko operasional;

e. risiko hukum;

f. risiko stratejik;

g. risiko kepatuhan; dan

h. risiko reputasi.

(2) Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan

prinsip-prinsip GCG.

(3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja earnings,

sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings Bank.

(4) Penilaian terhadap faktor permodalan (capital) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan

permodalan dan pengelolaan permodalan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang

komprehensif dan terstruktur.

(2) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut:

a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas

penerapan manajemen risiko secara komposit; dan

c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara

komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan

signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara

keseluruhan.

(3) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis

yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan

prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG

Bank.

(4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas (earnings) dilakukan berdasarkan

analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas

dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator

serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi

rentabilitas Bank.

(5) Penetapan . . .

(5) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan

berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator

permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing

parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang

mempengaruhi permodalan Bank.

Pasal 9

(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan

analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap

faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masingmasing

faktor.

(2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan

sebagai berikut:

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1).

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2).

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3).

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4).

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5).

(3) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya.

(4) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

(5) Peringkat . . .

(5) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya.

(6) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya.

(7) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan

permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan

mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia

berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

SECARA KONSOLIDASI

Pasal 11

(1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara

konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank

Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan

penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

a. Profil . . .

a. Profil risiko (Risk Profile);

b. Good Corporate Governance (GCG);

c. Rentabilitas (Earnings); dan

d. Permodalan (Capital),

(2) Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan

dengan memperhatikan:

a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank

secara konsolidasi; dan/atau

b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan

terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi;

(3) Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan

memperhatikan:

a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank

secara konsolidasi; dan/atau

b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada

Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

(4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan

berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap

parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan

keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan

memperhatikan:

a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank

secara konsolidasi; dan/atau

b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh

secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

(5) Penetapan . . .

(5) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan

berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap

parameter/indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan

keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan

memperhatikan:

a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank

secara konsolidasi; dan/atau

b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh

secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

Pasal 12

Bagi Bank yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara

konsolidasi maka:

a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan

peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi; dan

b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit

secara konsolidasi,

wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank

secara individual sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 13

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang

dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil self assesment oleh Bank

terdapat:

a. faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4

atau peringkat 5;

b. Peringkat . . .

b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan

peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau

c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan

peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu

diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank,

maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali

Bank wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia

(2) Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian

terhadap action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank wajib menyampaikan action plan:

a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, untuk

action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat

Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia;

b. paling lambat pada tanggal 15 Agustus, untuk penilaian Tingkat

Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk

penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk

action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil self assesment

Bank.

Pasal 14

Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat:

a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian action plan;

dan/atau

b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan,

apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu

penyelesaian action plan secara tepat waktu.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan action

plan oleh Bank.

BAB VI

UJI COBA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 16

(1) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat

Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi, Bank wajib

melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal 1 Juli 2011

yaitu untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank akhir bulan Juni 2011.

(2) Bank Indonesia berwenang meminta hasil uji coba penilaian Tingkat

Kesehatan Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,

Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 berupa:

a. teguran tertulis;

b. penurunan Tingkat Kesehatan Bank;

c. Pembekuan . . .

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau

d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihakpihak

yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan

dan kepatutan (Fit and Proper Test).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak

tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi

akhir bulan Desember 2011;

b. penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini

secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk

penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 1

DPNP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 13/ 1 /PBI/2011

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank

wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan

kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam

menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan

Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola

(manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang

semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan

profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara

internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan

risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan

pendekatan Pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan

mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat

dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka

metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu disempurnakan agar

dapat . . .

dapat lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan

datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian Tingkat

Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk

mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko

dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan

yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut

dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank

menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor

penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan

berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur

terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata

kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Pendekatan tersebut memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas

melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena

penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian

dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera

dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut

pengawasan.

Selain itu sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko

maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk Bank secara individual

tetapi juga harus dilakukan terhadap Bank secara konsolidasi termasuk

dalam penilaian tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian Tingkat

Kesehatan Bank juga harus mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank

secara konsolidasi.

Sehubungan dengan itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu

diatur kembali agar sejalan dengan perkembangan yang terjadi.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar

kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga.

Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu

sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan

yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi

kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa corrective action

oleh Bank maupun supervisory action oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi diterapkan bagi

Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Pengkinian self assesment Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu

dilakukan antara lain dalam hal:

a. kondisi keuangan Bank memburuk;

b. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan

permodalan; atau

c. kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan

pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

Ayat (4)

Bagi kantor cabang bank asing, hasil self assessment disampaikan

kepada pihak yang sesuai struktur organisasi internal Bank

bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kegiatan dan

kinerja kantor cabang bank asing di Indonesia.

Ayat (5)

Dalam hal batas waktu penyampaian hasil self assessment Tingkat

Kesehatan Bank jatuh pada hari libur maka hasil self assessment

Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi lain dapat berupa:

a. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang;

b. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian

dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media masa;

dan/atau

c. data . . .

c. data atau informasi terkait kantor cabang Bank asing mengenai

kondisi keuangan dan peringkat (rating) dari kantor pusatnya di

luar negeri yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang atau

lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko

(Risk-based Bank Rating) dilakukan berdasarkan analisis yang

komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi,

dan prospek perkembangan Bank.

Pasal 7

Ayat (1)

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada

kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang

tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian

terhadap aspek: (i) tata kelola risiko, (ii) kerangka manajemen risiko,

(iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan

kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem

pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan

kompleksitas usaha Bank.

Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada

ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi

bank umum.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan

prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia

mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum dengan

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Ayat (3)

Penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan

sustainability earnings Bank dilakukan dengan mempertimbangkan

aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan

kinerja peer group serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui

analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator

utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat

ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk

mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis,

karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan

mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi earnings

dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas.

Ayat (4)

Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan

permodalan dilakukan Bank dengan mempertimbangkan tingkat,

trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja peer

group serta manajemen permodalan Bank, baik melalui analisis aspek

kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator

utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan

indikator . . .

indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang

disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas

usaha Bank.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan

mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses

permodalan.

Pasal 8

Ayat (1)

Peringkat setiap faktor dikategorikan sebagai berikut:

a. peringkat 1;

b. peringkat 2;

c. peringkat 3;

d. peringkat 4; dan

e. peringkat 5.

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank

yang lebih baik.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan

kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.

Huruf b

Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan

manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan

analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat

risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari

masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi

masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate

Governance bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu sumber

penilaian peringkat faktor GCG Bank dalam penilaian Tingkat

Kesehatan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan

mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan

kondisi eksternal yang signifikan.

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi

Bank yang lebih sehat.

Ayat (3)

Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat

faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG,

rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila

terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak

signifikan.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan

faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor

penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan

permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan

maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Ayat (5)

Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat

faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG,

rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Apabila

terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup

signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh

manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Ayat (6)

Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat

faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG,

rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik.

Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat

diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan

usaha Bank.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi

bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktorfaktor

penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas,

dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan

yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya

dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana

dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

Pasal 10

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan

mempertimbangkan antara lain hal-hal berikut:

a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan

terhadap kelangsungan usaha/kinerja Bank;

b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;

c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau

d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.

Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara

lain adalah rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern

manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha

Bank.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Ayat (1)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan

risiko (Risk-based Bank Rating) dilakukan berdasarkan analisis yang

komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang

dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi

antara Bank dengan Perusahaan Anak.

Ayat (2)

Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko

secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik

usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Bank

secara konsolidasi.

Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan

menggunakan parameter-parameter pengukuran risiko yang sesuai

dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.

Ayat (3)

Faktor-faktor penilaian GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk

penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi

ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan

Anak dan pengaruhnya terhadap GCG Bank secara konsolidasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Ayat (1)

Action plan memuat langkah-langkah perbaikan yang akan

dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan

signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.

Action plan yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank

kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Batas waktu tertentu penyampaian action plan ditetapkan Bank

Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan

signifikansi permasalahan Bank.

Huruf b

Dalam hal batas waktu penyampaian action plan atas hasil self

assesment jatuh pada hari libur maka action plan atas hasil self

assesment Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja

berikutnya.

Pasal 14

Huruf a

Target waktu penyelesaian action plan meliputi target waktu

penyelesaian setiap tahapan action plan maupun penyelesaian secara

keseluruhan.

Laporan . . .

Laporan pelaksanaan action plan yang disampaikan oleh Bank antara

lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan action plan,

disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Huruf b

Laporan pelaksanaan action plan yang disampaikan oleh Bank antara

lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan

yang dihadapi dalam pelaksanaan action plan disertai bukti dan/atau

dokumen pendukung terkait.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sejak pelaksanaan uji coba ini yaitu sejak tanggal 1 Juli 2011, Bank

secara efektif menggunakan penetapan peringkat faktor profil risiko

dengan menggunakan 5 (lima) peringkat sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi

Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5184

DPNP

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank

http://www.bi.go.id/

About these ads